Suaranusantara.com – Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2025 mencapai 88,88 persen atau sebesar Rp28,68 triliun dari total pagu efektif Rp32,27 triliun.
Sementara itu, realisasi pendapatan Kemenhub pada tahun yang sama berhasil melampaui target, yakni mencapai 125,25 persen atau setara Rp14,07 triliun.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam kegiatan Entry MeetingPemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digelar pada Kamis (5/2) di Kantor Kemenhub, Jakarta. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan secara terstruktur dan profesional.
Dudy menegaskan kesiapan penuh Kemenhub dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025.
”Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar Dudy.
Ia berharap Kemenhub dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Sejak 2013 hingga 2024, Kemenhub tercatat berhasil meraih opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus kami jaga. Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya,” tutur Menhub Dudy.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub atas kinerja pemeriksaan selama ini. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenhub menunjukkan hasil terbaik dibandingkan kementerian dan lembaga lainnya dalam pemeriksaan BPK.
“Selama ini Kemenhub memegang rekor, pemeriksaan dengan sampling audit yang paling banyak di BPK, selalu di atas 70% dan juga dengan pendalaman materi. Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK. Tentunya kami dengan bangga bisa mengatakan bahwa penilaian kami terhadap Kemenhub itu sudah sangat mewakili karena yang paling menyeluruh,” jelas Nyoman.


















Discussion about this post