Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto berencana akan memotong gaji Anggota DPR dan menteri Kabinet Merah Putih imbas perang yang melanda Timur Tengah sejak beberapa hari terakhir ini.
Prabowo mengungkapkan demikian lantaran sejumlah negara tengah mengambil kebijakan untuk menghadapi situasi geopolitik global.
Indonesia, kata Prabowo belum bisa dikatakan aman. Namun, pemerintah di tengah konflik Timur Tengah memastikan tidak akan melakukan kebijakan seperti yang diterapkan negara lain yakni mengurangi konsumsi BBM.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak bisa memastikan situasi aman tanpa melakukan langkah-langkah proaktif.
“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara-negara sudah melakukan langkah-langkah,” kata dia.
Adapun salah satu kebijakan yang dilakukan negara lain yakni Pakistan dengan memotong gaji anggota parlemen dan menteri kabinet.
“Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberitahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan,” kata Prabowo seraya menampilkan paparan grafis tentang langkah-langkah pemerintah Pakistan dalam situasi krisis.
Partai Demokrat pun merespon atas rencana Prabowo yang akan memotong gaji Anggota DPR dan menteri kabinet.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan dalam situasi tertentu seperti saat ini harus siap dengan kebijakan salah satunya pemotongan gaji.
“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR,” kata Sekjen PD Herman Khaeron kepada wartawan, Senin 16 Maret 2026.
Demokrat memberikan pandangan terkait pengetatan anggaran negara agar masyarakat tetap punya daya beli. Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pengetatan anggaran dalam rangka penyelamatan APBN harus berorientasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ideal. Oleh karena itu kami serahkan kepada Presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di Timur Tengah,” ujarnya.
Discussion about this post