Suaranusantara.com – Kementerian PANRB mulai membuka ruang komunikasi lebih luas dengan pemerintah kabupaten agar pelaksanaan kebijakan nasional tidak berhenti hanya di level administrasi.
Langkah ini dibuat karena pemerintah pusat mulai menyadari bahwa banyak kebijakan yang tersendat bukan karena aturannya lemah, melainkan karena kondisi di daerah sering kali berbeda dengan perencanaan di Jakarta.
Hal iti dikemukakan saat Menteri PANRB, Rini Widyantini menerima Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (13/5/2026). Pertemuan itu membahas berbagai tantangan implementasi kebijakan pemerintah pusat di wilayah kabupaten.
“Masukan dan saran yang disampaikan ini menjadi penting agar kami bisa memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan sehingga dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah,” kata Rini.
Dalam diskusi tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sumber daya manusia aparatur di daerah. Pemerintah menilai kualitas pelayanan publik di kabupaten sangat dipengaruhi kemampuan kepala daerah dalam menjalankan manajemen ASN secara efektif.
Rini juga mendorong seluruh kepala daerah yang tergabung dalam APKASI untuk memperkuat kualitas birokrasi di daerah masing-masing. Ia menilai peningkatan kualitas aparatur bukan hanya berdampak pada kinerja pemerintahan, tetapi juga menentukan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
Menariknya, Kementerian PANRB kini tidak hanya mengandalkan komunikasi formal melalui rapat tatap muka. Pemerintah juga membuka kanal konsultasi virtual bernama “Bisa Tanya Kebijakan PANRB” yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan.
Di sisi lain, Ketua APKASI Bursah Zarnubi mengakui pemerintah kabupaten sering menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan pusat. Menurutnya, kondisi tiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga diperlukan komunikasi intensif agar implementasi kebijakan tetap berjalan selaras.
“Kami selalu ingin membawa isu-isu yang ada di lapangan dan berkomunikasi dengan Kementerian PANRB untuk mendapatkan solusi agar implementasi kebijakan pusat dan daerah bisa berjalan dengan selaras. Terima kasih Kementerian PANRB telah membuka ruang komunikasi,” pungkasnya.
Discussion about this post