Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengaku telah mengantongi identitas pihak-pihak yang bayar aksi demo pada beberapa waktu lalu.
“Hati-hati loh saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu,” kata Prabowo dalam pidatonya di Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026, Gorontalo, Rabu 24 Juni 2026.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD merespon pernyataan Prabowo itu dengan meminta sang Kepala Negara untuk langsung mengungkap identitas yang bayar demo secara terang-terangan.
“Mestinya ya Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar,” kata Mahfud ditemui di UC UGM, Sleman, DIY, Kamis 25 Juni 2026.
Dia pun menekankan kembali agar diungkap secara gamblang identitas yang membayar aksi demo.
“Harusnya diomongin aja terang-terangan lah. Ini, BEM ini dibayar ini, ini yang bayar kan gitu,” kata Mahfud.
Mahfud menekankan, apabila ada tudingan demonstrasi digerakkan oleh pihak tertentu dengan imbalan uang, maka pihak yang menuduh seharusnya juga menyampaikan bukti dan pihak yang dimaksud secara terbuka.
“Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho pemerintah disebut, pemerintahnya disebut, kebijakannya. Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau mahasiswa jelas kan kalau kritik pemerintah nyebut kasusnya, MBG, korupsinya sekian, ini sekian, ini ini, kan disebut, ini pelakunya, kan gitu, ini institusinya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, eks Ketua MK itu turut menyayangkan soal pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp.20 juta terkait aksi demo beberapa waktu lalu.
Di mana mahasiswa UBK tersebut diketahui merupakan Koordinator Aksi sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) UBK, Muhammad Abdi Maludin.
Abdi dalam pengakuannya mengaku dijanjikan Rp.300 juta, namun baru cair dua puluh persen.
Menurut Mahfud, praktik semacam itu memang bukan hal baru dalam dinamika gerakan mahasiswa. Namun, ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam aksi yang didorong oleh imbalan tertentu tetap menjadi sesuatu yang patut disesalkan.
“Ya sangat menyedihkan ya kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Meskipun di setiap waktu itu selalu ada kelompok-kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan tuh sejak dulu ada,” katanya.
Mahfud lantas mengisahkan pengalamannya semasa menjadi mahasiswa, ketika menurutnya terdapat sejumlah pihak yang menjalankan peran ganda sebagai aktivis sekaligus informan.
“Dulu banyak intel-intel tuh mahasiswa, merangkap intel, merangkap jadi aktivis. Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah Orde Baru runtuh, lalu kita, oh kamu dulu intel, iya dulu saya intel dibayar dan sebagainya. Sekarang orang yang dibayar tuh ada buzzer kan? Kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di UBK itu. Tapi itu arus kecil, arus kecil dan mudah ketahuan juga kan,” kenang Mahfud.
Meski demikian, Mahfud menilai kelompok-kelompok seperti itu tidak mewakili arus utama gerakan mahasiswa.
Karena itu, ia mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah terpecah oleh kepentingan tertentu dan tetap fokus memperjuangkan aspirasi secara objektif.
“Sebaiknya mahasiswa tuh jangan mau di pecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini BEM itu gitu. Pokoknya perjuangan aja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan, kan gitu,” katanya.
Discussion about this post