Kota Tangerang – Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 terus menuai polemik. Kontroversi pun terus bergulir dari sejumlah kalangan.
Perpres tersebut dituding membuka keran selebar mungkin untuk pekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk dan menggeser tenaga kerja dalam negeri.
Namun, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea mengatakan, Perpres No. 20 Tahun 2018 justru memperjelas batasan TKA yang akan bekerja di Indonesia.
“Perpres ini merupakan turunan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang muatan nya ada di pasal 42 dan keputusan Menakker nomor 40 tahun 2012 tentang jabatan tertentu yang dilarang diduduki TKA, Itu justru memperjelas batasan TKA,” ujar Marinus, Selasa (1/5/2018).
Hal tersebut dikatakan Marinus dapat dilihat dari pertegasan disalah satu pasal yang menyebut bahwa pemberi kerja TKA wajib mengutamakan Tenaga Kerja Indonesia.
“Saya justru berpikir ketika Perpres ini lahir, membatasi dimana TKA hanya boleh menduduki jabatan sebagai tenaga ahli, Direktur, ataupun komisaris, bukan buruh Kasar, justru kalau dicabut TKA bisa menjadi buruh kasar karena tidak ada pembatasan,” ujarnya.
Marinus mengatakan, polemik yang terjadi di masyarakat lantaran adanya pihak-pihak yang menggulirkan isu tersebut. Padahal, masyarakat pun belum membaca dengan teliti isi dari Perpres tersebut.
“Polemik ini politisasi oleh Fadli Zon, lalu digoreng, digulirkan oleh oknum tertentu. Maka saya mengajak masyarakat membaca secara seksama dan baik, di dalam Perpres tersebut tidak ada TKA untuk jadi buruh kasar secara bergerombol masuk ke Indonesia, justru Perpres itulah yanf membatasi gerombolan itu,” tandasnya. (Akim/Nji)
