Pembubaran Diskusi Secara Paksa dan Anarkis, DPC GMNI Jakarta Selatan Mengecam

Suaranusantara.com- Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Selatan mengecam keras pembubaran diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024.

Adapun acara diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dan aktivis.

Sayang, saat tengah menggelar diskusi, acara dibubarkan secara paksa oleh sekelompok orang tak dikenal, yang bertindak dengan cara anarkis dan merusak fasilitas acara.

“Kami menilai bahwa peristiwa ini mencoreng nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Diskusi dan perdebatan adalah bagian integral dari kehidupan berdemokrasi, dan tindakan brutal seperti ini adalah bentuk ancaman serius terhadap hak-hak sipil yang dilindungi oleh konstitusi,” ujar DPC GMNI Jakarta Selatan melalui siaran persnya yang diterima tim suaranusantara.com.

Adanya peristiwa pembubaran diskusi yang terjadi secara paksa ini menjadi tamparan keras bagi demokrasi Indonesia.

DPC GMNI pun mengecam atas tindakan aksi pembubaran diskusi yang terjadi secara anarkis itu.

“Kami di GMNI Jakarta Selatan mengecam keras tindakan represif ini, serta kelalaian aparat yang membiarkan aksi brutal sekelompok orang tak dikenal terjadi di tengah forum ilmiah dan diskusi terbuka,” sambungnya.

Menurut pihaknya, pembubarab diskusi itu merupakan upaya sebagai serangan langsung terhadap kebebasan berpendapat.

“Ini bukan hanya tentang pembubaran sebuah acara, ini adalah serangan langsung terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, yang merupakan hak dasar warga negara dalam negara demokrasi!,” tegasnya lagi.

Dengan adanya kejadian ini, maka ini tidak lepas dari kelalaian aparat berwajib yang dinilai lalai dalam menjaga keamanan.

“DPC GMNI Jakarta Selatan melihat bahwa peristiwa pembubaran ini tidak lepas dari kelalaian dan kegagalan aparat keamanan, khususnya Kapolres Metro Jakarta Selatan dan Kapolsek Mampang Prapatan, dalam menjalankan tugas mereka,” tegasnya lagi.

Pihak kepolisian seharusnya mampu menjaga dan menjamin keamanan acara diskusi ini, bukan hanya fokus pada pengamanan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan hotel.

Ketidakmampuan mereka dalam mendeteksi dan mengantisipasi serangan dari sekelompok orang tak dikenal jelas menunjukkan adanya kelalaian serius dalam melindungi masyarakat dan proses demokrasi di Indonesia.