Respon Anggota Komisi XIII Marinus Gea Soal Pigai Minta Anggaran 20 T untuk Kementerian HAM

Suaranusantara.com- Anggota DPR RI Komisi XIII Marinus Gea turut mengomentari terkait permintaan Menteri Hak Asasi Manusia Pigai agar anggaran kementeriannya mencapai Rp. 20 triliun.

Marinus Gea mengatakan permintaan Pigai tersebut perlu didalami karena anggaran itu sangat besar.

“Permintaan Pak Pigai memang sangat fantastis dan perlu didalami. Karena dari anggaran 64 Miliar sebelumnya menjadi 20 Triliun” kata Marinus Gea melalaui pesan singkatnya ke Suaranusantara.com. Kamis 24 Oktober 2024.

“Kenaikan anggarannya belum tau rumusnya, baik matematik maupun rasionalisasi program yang dilakukannya. Semua program harus merujuk pada Visi Misi Presiden” tambahnya

Marinus kemudian singgung soal anggaran Kementerian Hukum, HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan di era Jokowi yang kemudian dipecah oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, anggaran 3 lembaga yang sekarang dipecah pada jaman Jokowi itu di bawah 20 triliun.

“Kalau kita evaluasi anggaran 3 kementrian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sebelumnya, total anggarannya masih dibawa 20 Triliun” katanya

Namun, terkait dengan permintaan Pigai, Marinus Gea mengatakan jika pihaknya pekan depan akan jadwalkan rapat dengan mitra kerja XIII termasuk dengan Kementerian HAM.

“Untuk mengetahui pemintaan anggarannya dari Pak Menteri Ham, Pigai, minggu depan kita jadwalkan untuk memulai persidangan di Komisi XIII dengan mengundang mitra mitra kerja kita termasuk kementrian HAM. Saat itu nanti kita minta penjelasan dari Pak Menteri”

Sebelumnya, Pigai kaget kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 64 miliar. Ia pun kemudian meminta agar anggaran tersebut ditambah.

“Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia,” ujar Natalius saat acara penyambutan di gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun,” sebutnya.