Suaranusantara.com – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto merespon terkait adanya isu intervensi kekuasaan di Pilkada 2024.
Menurut Hasto, harusnya kekuasaan menjadi pengayom bukan untuk mengintervensi.
“Seharusnya pucuk kekuasaan menjadi pengayom dari semua. Menjadikan pemilu yang demokratis. Maka tadi kami mengingatkan sekiranya ada aparatur negara yang mau dikerahkan, harus berhadapan dengan kekuatan rakyat. Karena tidak boleh membungkan suara hati nurani rakyat,” ucap Hasto, Sabtu (26/10/2024).
Hasto menuturkan, politik dibangun atas prinsip-prinsip kebenaran.
Maka itu, kata Hasto tidak boleh ada campur tangan kekuasaan dalam setiap kontestasi politik.
“Sehingga kami percaya politik itu dilakukan oleh kebenaran, oleh keyakinan, bukan oleh campur tangan kekuasaan manapun apalagi intimidasi. Masyarakat di sini akan menolak keras berbagai intimidasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan advokasi (pembelaan) jika ditemukan adanya pihak-pihak yang melakukan intimidasi dalam Pilkada 2024.
“Kalau ada kepala desa yang diintimidasi, maka kami akan memberikan advokasi. Karena desa harus menjadi pusat pertumbuhan, desa harus jadi tempat berkembangnya kebudayaan, gotong royong, kepala desa itu terhormat, tidak boleh diintervensi untuk kepentingan kekusaan. Kepala desa harus netral,” kata Hasto.
Discussion about this post