Jakarta-SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan soal adanya pemindahan ibukota negara Indonesia, pemerintah membutuhkan pengkajian lebih dalam. Tjahjo mengungkapkan perlu kajian yang bersifat serius dan komprehensif.
Sebab, pemindahan ibukota sama seperti membangun ulang kota pusat pemerintahan. Akses menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian utama. Selain itu, lanjut Tjahjo, pemindahan ibukota juga harus dilakukan menyeluruh. Tidak bisa separuh di tempat baru, sementara masih ada di tempat yang lama.
“Saya kira Pak Jokowi dalam melakukan telaah sudah lebih komprehensif untuk alternatif menempatkan Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan. Saya kira tidak masalah,” kata dia, belum lama ini.
Terkait dengan waktu pemindahan menurut dia belum bisa dipastikan. Membangun infrastruktur pemerintahan tidak mudah. Kalau ada sebagian di Jakarta dan di Palangkaraya menurut dia dikhawatirkan akan repot.
Pemerintah sendiri sedang menelaah berbagai alternatif. Menurut Tjahjo wacana perpindahan ibu kota memang sudah ada cukup lama sejak masa Presiden RI pertama, Soekarno.
“Sudah dipikirkan dalam pembangunan semesta jangka panjang Bung Karno sebagai alternatif. Apapun kalau negara dalam keadaan darurat pasti ada,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga yakin Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan semua aspek dan telah meminta Bappenas mengkaji hal tersebut. Terkait wacana Palangkaraya jadi ibu kota yang ramai dibincangkan saat ini, menurut Tjahjo, Bappenas tak menyebut itu secara spesifik. Hanya saja perlu ada alternatif, andai negara dalam keadaan darurat.
“Tapi ibu kota pusat pemerintahan kan menyangkut kantor negara sahabat, lembaga, TNI-Polri menyatu. Saya kira yang penting ada alternatif kalau negara dalam keadaan darurat atau diperlukan pusat pemerintahan lain untuk sementara,” tuturnya.
Penulis: Yono
