BPK Laporkan 5.810 Temuan Kerugian Negara Kepada Presiden

Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 April 2017 (Foto: Istimewa)

Jakarta-SuaraNusantara

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz bertemu Presiden Jokow di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017) siang. Dalam pertemuan tersebut, BPK melaporkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp 19,48 triliun kepada Presiden Joko Widodo.

“Temuan itu terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016, yang merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016,” kata Harry Azhar Aziz kepada Presiden Joko Widodo.

Dari semua permasalahan, lanjut Harry, 18 persen di antaranya terletak pada kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 82 persen merupakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang nilainya Rp19,48 triliun. Dan ketiga yaitu sebesar 22 persen atau sebanyak 434 kekurangan penerimaan yang nilainya sebesar Rp4,66 triliun.

Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, ada tiga permasalahan yang diungkap dalam laporan tersebut. Pertama, soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai di mana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai.

“Ada 155 Pemerintah Daerah yang program jaminan kesehatannya belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional,” ungkap Harry.

Kedua, lanjut Ketua BPK, yaitu soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat belum diatur sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dan ketiga, yakni soal wajib pajak yang wajib memungut pajak pertambahan nilai pada empat KPP (Kantor Pelayanan Pajak), Wajib Pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar, dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.

Selain itu Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar.

Saat menerima pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Penulis: Cipto

BPK Laporkan 5.810 Temuan Kerugian Negara Kepada Presiden

DPR Dukung Sanksi Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan di Pileg

Habiburokhman Tegaskan Bantuan Prabowo Tak Hanya Fokus untuk Umat Islam

BERITA Lainnya

Gerindra Pastikan Bantuan Hewan Kurban Prabowo Pakai APBN Sah Secara Hukum

Wadaw! Rupiah Ambruk Maning, Perdagangan Kamis Pagi Dibuka Rp 17.900 per Dolar AS

Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day pada 31 Mei 2026

Viral Lagu MBG ‘Mas Bahlil Ganteng’, Golkar Tak Permasalahkan: Cute dan Menghibur

Choirul Anam Dorong Revisi UU Polri Perjelas Jabatan yang Bisa Diisi Polisi Aktif

Rupiah Anjlok Nyaris Angka Rp 17.800 per Dolar AS, Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

POPULER MINGGU INI

Lama Tak Terlihat, Begini Kondisi Terbaru Jokowi

Komisi III DPR RI Soroti Serangan Air Keras terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus

Rupiah Menguat Tipis di Tengah Ketegangan Timur Tengah dan Menjelang RDG BI

Harga Emas Antam Kembali Melemah Buyback Ikut Turun

Prabowo Akan Tertibkan Pengamat Tak Suka Pemerintahannya, PDI Perjuangan: Ini Risiko Rakyat yang Telah Memilih

TOPIK: PEMILU 2024

PDIP Menang Pemilu Tiga Kali Beruntun, Tapi Citra Publik Menurun?

Rekomendasi Rakernas V PDI Perjuangan: Penyalahgunaan Kekuasaan Jadi Biang Kerok Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Ketua KPU RI di Laporkan ke DKPP; Lakukan Pelanggaran Kode Etik dengan Cara Merayu sampai Buat Asusila

Djarot Sebut PDIP Akan Layangkan Gugatan Pemilu 2024 ke PTUN

450 ASN di Laporkan ke Bawaslu Atas Dugaan Pelanggaran Netralitas Pemilu 2024

PILIHAN EDITOR

Andreas Hugo Pareira Minta Revisi UU HAM Tetap Jaga Kemandirian Komnas HAM

Pertahankan Hasil Disertasinya, Marinus Gea Tegaskan ESG Bukan Beban, tapi Sumber Nilai Perusahaan

Bocoran Terbaru Samsung Galaxy S26 Ultra: Pengisian Daya Lebih Cepat, Lebih Cerdas?

Soal Kasus Pandji, Marinus Gea: Demokrasi Tak Boleh Kalah oleh Rasa Tersinggung

Marinus Gea Tanggapi Temuan KPAI: Dugaan Pelecehan oleh Polisi Harus Diusut Tuntas

BERITA TERKINI

Batal Berangkat Haji, Purbaya: Duitnya Buat Beli Dua Sapi Kurban Ukuran Jumbo

Prabowo Bolak-balik ke Prancis Meski di Tengah Momen Iduladha 2026, Ada Apa?

Polemik Pembelian 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN Rp 100 Miliar, DPR: Ini Hal Biasa

China Klaim Usir Kapal Perang Belanda dari Laut China Selatan

Iduladha 2026 Prabowo di Prancis, DPR: Kepentingan Rakyat di Atas Segala-galanya

Subscribe to our newsletter

Welcome Back!

Retrieve your password

BPK Laporkan 5.810 Temuan Kerugian Negara Kepada Presiden

BACAJUGA

BERITA Lainnya

POPULER MINGGU INI

TOPIK: PEMILU 2024

PILIHAN EDITOR

BERITA TERKINI

Subscribe to our newsletter

Welcome Back!

Retrieve your password