Jakarta-SuaraNusantara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan penulisan nama dan pemasangan batu nisan palsu diduga menjadi modus pembuatan makam fiktif untuk mendapatkan keuntungan. “Jadi kalau ada orang yang mau nyogok, kasih Rp. 5 juta, Rp 10. juta, dia gali, dia bongkar (makam palsunya),” kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (25/7/2016).
Ahok awalnya mengungkapkan makam-makam fiktif bertebaran di tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta. Makam tanpa isi itu kebanyakan ada di posisi-posisi favorit, misalnya di bagian depan makam yang mudah diakses.
Makam itu dibiarkan seolah-olah sudah terisi, padahal  sebenarnya adalah makam yang dipesan jauh-jauh hari. Jadi dipesan atau dibooking terlebih dahulu. Kelak bila si pemesan atau keluarganya ada yang meninggal dunia, maka jenazah akan dimakamkan di makam fiktif yang sudah dipesan jauh-jauh hari sebelumnya itu.
Di Kotamadya Jakarta Timur saja, Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman menemukan sedikitnya 28 makam fiktif di TPU Pondok Ranggon. Dari 28 makam fiktif yang dicurigai, 25 makam sudah teridentifikasi jika makam tersebut merupakan makam fiktif.
Ahok dan Djarot lalu memerintahkan anak buahnya melakukan investigasi. Tidak tanggung-tanggung, Ahok mengantongi laporan ditemukannya 80 makam fiktif dalam sehari. Keduanya siap menindak tegas oknum yang terlibat permainan makam fiktif.
Untuk mencegah hal serupa terulang, Ahok akan menerapkan sistem pemakaman daring. Sistem itu akan mencocokan ahli waris dengan kartu keluarga dan akta mati. Pelayanan itu dapat diperoleh di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan membayar retribusi pemakaman ke Bank DKI berkisar Rp. 40 ribu hingga Rp. 100 ribu.
Dia menuturkan nilai bayaran tergantung dari lokasi makam. Bukti retribusi, sambung Ahok, diberikan kepada petugas Tempat Pemakaman Umum yang akan membantu proses pemakaman tanpa pungutan lainnya.
“Jadi ketahuan kan, misalnya saya bayar, nyetor online, di kuburan. Saya tinggal cek saja, apa betul Emak Bapaknya di situ? Pasti bisa kami telusuri,” tutur Ahok.
Sebelumnya, makam palsu sudah menjadi persoalan sejak Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Ratna Diah Kurniati. Ratna dipecat dari posisinya sebagai Kadis pada bulan lalu karena tak mampu menyelesaikan kasus makam palsu. Ratna kemudian digantikan oleh Djafar Muchlisin. Â (rio)
