Suaranusantara.com- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai diketahui sebelumnya pernah mengeluarkan pernyataan meminta agar anggaran untuk kementeriannya menjadi Rp.20 triliun.
Pernyataan Natalius Pigai itu menuai serangan-serangan dari berbagai pihak. Pigai meminta anggaran Kemenham menjadi Rp.20 triliun lantaran sebagai terebosan mengangkat HAM menjadi kebijakan yang utama di Indonesia.
Natalius Pigai pun mengaku bangga atas serangan-serangan yang dilancarkan untuknya.
“Saya bangga hari ini karena saya diserang karena saya mungkin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, dimana mengangkat Hak Asasi Manusia diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam centrum utama kebijakan republik ini,” kata Natalius beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, Anggota DPR Komisi XIII akan memangkas anggaran Kemenham sebesar Rp.Rp 83.400.000.000 dari pagu anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp 174.322.223.000.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara dalam Rapat Kerja bersama KemenHAM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025 yang menyebutkan pemangkasan sebagai efisiensi berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
“Komisi 13 memahami bahwa kementerian HAM dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223.000 (174 M), yang kemudian mengalami efisiensi berdasarkan surat menteri keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 sebesar Rp 83.400.000.000 (83 M), sehingga tersisa Rp 37.505.813.000 (37 M),” kata Dewi.
Dewi mengungkapkan hal itu dalam kesimpulan rapat. Ia mengatakan, secara prinsip pihaknya mendukung adanya pemangkasan anggaran tersebut.
“Untuk pengajuan upaya relaksasi anggaran, yang nilai dan detailnya perlu di susun kembali oleh KemenHAM dengan tetap mencerminkan produktifitas kinerja kementerian HAM,” katanya.
Hanya saja, kata dia, pihaknya menuntut penyusunan kembali lebih detil mengenai pemangkasan anggaran tersebut. Terutama agar efektif terhadap kinerja KemenHAM.
“Artinya relaksasi itu nanti dibuat secara detail penggunannya akan kemana, yang kita utamakan di sini adalah mencerminkan produktifitas kinerja KemenHAM,” sambungnya.
Ia mengatakan, dengan adanya hal itu yang dibicarakan tidak hanya soal uang saja. Tapi juga dibutuhkan perencanaan kerja yang jelas.
“Sehingga kita tidak bicara mengenai uangnya saja, tapi uang itu dibutuhkan krn perencanaan akan mencerminkan apa sebetulnya hasil kerja apa yang akan dihasilkan oleh KemenHAM,” pungkasnya.
Discussion about this post