Jakarta-SuaraNusantara
Pemerintah daerah diminta aktif membangun perbatasan di wilayahnya. Namun para pejabat lokal di tingkat kabupaten/kota dan provinsi harus menghindari kepentingan politik mereka demi kesejahteraan rakyat.
Permintaan itu disampaikan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo di Kantor Kemendagri Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Ini mau pilkada 2018, jangan sampai mereka melihat kalau masyarakat di daerah perbatasan ini sedikit (jumlah penduduk) sehingga pembangunan di sana tak akan mendongkrak perolehan suara. Ada sebagian daerah seperti ini,” ujar Hadi.
Namun, kata Hadi, masih banyak daerah yang memang ikut serta berkontribusi membangun daerahnya. Misal, saat pusat membangun sanitasi, pemerintah daerah (Pemda) mendukung penyambungan pipa-pipa. Sinergi inilah yang sangat diperlukan dalam mengembangkan perbatasan.
“Kami minta pemda berpikir tidak sempit. Harus komprehensif. Sebab, di sana itu juga masyarakat mereka, otomatis perlu sinergitas,” tambah Hadi.
Ia mengakui memang ada masalah lain di daerah seperti terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Tapi, dalam upaya pembangunan daerah perbatasan, kata Hadi tetap diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita harapkan peran pemda, ini harus komprehensif. Karena semuanya (perbatasan) adalah bagian dari kita semua, yakni NKRI,” ujar Hadi.
Hadi yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri menambahkan, saat ini memang pembangunan fisik perbatasan sudah selesai. Kini pemerintah terus berupaya menggenjot sektor infrastruktur sosial dan sarana prasarana seperti kesehatan, pendidikan dan perdagangan.
“Perbatasan ini sudah berjalan pembangunannya, termasuk kebutuhan sosial dasar dan perekonomiannya. Kita rencanakan ini sesuai RPJMN 2015 – 2019,” tambah dia.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihak Kemendagri mendorong pemda untuk menggunakan instrumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD untuk memastikan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat kawasan perbatasan terpenuhi.
Pembangunan perbatasan sekarang ini, menurut dia tak selalu menjadi kewenangan pusat. Untuk masalah seperti pembangunan sosial, infrastruktur ekonomi serta sarana dan prasarana kesehatan, bisa bersama-sama dengan pemda.
Penulis: Cipto
