Tak Ingin Matikan Bisnis Thrifting, Prabowo Kasih Solusi Begini

Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto memberikan solusi agar perdagangan pakaian impor bekas atau thrifting bisa tetap berjualan.

Prabowo tidak ingin di tengah penertiban penjualan barang impor bekas malah mematikan bisnis para pelaku usaha termasuk thrifting itu sendiri.

Agar tidak mematikan bisnis pelaku usaha di tengah penertiban penjualan barang impor bekas, Prabowo memberikan solusi terbaik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman usai rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo, Selasa 4 November 2025.

Maman mengatakan Presiden meminta adanya substitusi produk lokal untuk menggantikan barang bekas impor yang akan ditindak. Pemerintah juga ditugaskan memastikan pelaku thrifting tetap bisa berjualan dengan beralih ke barang lokal.

“Salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman, Selasa 4 November 2025.

Solusi dari Prabowo adalah menjual barang bekas dari produk dalam negeri.

“Pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita,” sambungnya.

Selain penataan sektor thrifting, percepatan digitalisasi UMKM turut menjadi sorotan. Prabowo menargetkan sistem Sapa UMKM, platform satu data terintegrasi untuk perizinan, pembiayaan, hingga pemasaran, segera diluncurkan.

Kata Maman, saat ini berdasarkan data dari Prabowo, ada sebanyak 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali.

Untuk itu, harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan.

“Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insyaallah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tambah Maman.

Prabowo juga menuntut penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk BPOM, halal, PIRT, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI), demi meningkatkan daya saing UMKM.

“Petunjuk dari Pak Presiden juga terkait kemudahan akses perizinan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait sertifikasi, terkait bagaimana bisa mendapatkan izin BPOM, mempercepat sertifikasi halal, lalu bagaimana PIRT-nya, SNI, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya UMKM kita daya saingnya juga meningkat,” ucap Maman.

Di sisi lain, pemerintah diminta mempercepat program penghapusan piutang UMKM. Saat ini baru 67 ribu pelaku UMKM yang terdata, namun jumlah potensialnya mencapai sekitar 1 juta.

“Kalau sementara kan masih di angka 67 ribu UMKM. Berdasarkan data dari Bank Himbara kita ada kurang lebih 1 juta usaha mikro kecil menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tindak lanjuti,” tegasnya.