Suaranusantara.com- Kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi, kali ini menimpa murid-murid SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan keprihatinan mendalam.
Charles menegaskan bahwa insiden tersebut bukanlah peristiwa tunggal. Ia mengingatkan bahwa kasus serupa baru saja terjadi di Ciamis dan Lampung dalam dua hari terakhir, sehingga tercatat hampir setiap hari ada kasus keracunan akibat program MBG dalam sepekan terakhir.
“Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kembali terjadinya insiden keracunan makanan pada siswa-siswi SDN 01 Gedong di Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Ia menilai, rentetan kasus ini menandakan adanya masalah mendasar dalam pelaksanaan program. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan anak-anak tidak boleh dipandang remeh. Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa menutup mata atau menganggap keracunan MBG sebagai kejadian insidental.
Karena itu, Charles mendorong pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia juga menekankan perlunya audit total agar kualitas pengelolaan MBG bisa diperbaiki dan tidak lagi membahayakan anak-anak sekolah.
“Saya mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang sudah ada benar-benar dilakukan,” jelas Legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.
“Kemudian melakukan audit ketat dan independen terhadap seluruh mata rantai penyediaan makanan. Mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi,” tambah Charles.
Charles juga menyoroti pentingnya alternatif yang lebih efektif dan transparan dalam pelaksanaan MBG. Ia mendorong BGN untuk mempertimbangkan dapur sekolah sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang lebih dekat dengan siswa untuk menghindari kontaminasi selama di jalan.
“Pemerintah dalam hal ini BGN harus mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai alternatif yang lebih efektif, transparan, dan mudah diawasi oleh guru, orang tua, serta masyarakat,” ungkapnya.
Charles meminta Pemerintah untuk belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti Jepang dan Tiongkok yang telah puluhan tahun menjalankan program makan siang sekolah dengan basis dapur sekolah.
“Pemanfaatan dapur sekolah dengan pengawasan dari orang tua murid jelas efektif untuk meminimalisir kontaminasi bakteri dalam proses masak dan distribusi, sehingga keamanan pangan lebih terjaga,” sebut Charles.
Lebih lanjut, Charles mengusulkan mekanisme penyajian makanan yang lebih baik dengan mempercayakan sekolah dalam penyelenggaraan MBG.
“Dengan anggaran yang sediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG dengan cara makan prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh,” ucapnya.
“Sehingga tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan ribu paket dalam sehari untuk banyak sekolah. Sebab hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena telalu banyaknya produksi oleh SPPG,” tutup Charles.
Discussion about this post