Jakarta-SuaraNusantara
Penunjukan Ketua Banggar yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsudin, sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto, mendapat penolakan dari mayoritas anggota fraksi Partai Golkar.
Menanggapi penolakan tersebut, Aziz Syamsuddin merasa yakin bila penunjukkan dirinya menjadi Ketua DPR oleh Setya Novanto telah sesuai aturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPRD DPD (MD3).
“Yang penting tanda tangan ketum (Novanto) dan Sekjen (Idrus Marham) serta Dewan Pembina (Aburizal Bakrie) sah,” kata Aziz Syamsuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Dia menjelaskan sesuai aturan anggaran dasar, penunjukan dirinya sebagai Ketua DPR tidak perlu dibahas dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. “Dalam anggaran dasar tidak perlu dibahas dalam pleno,” ujar Aziz.
Sebelumnya, Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Mohammad mengatakan 60 dari 91 anggota fraksi telah menolak Aziz menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Alasannya, penunjukan tersebut tidak prosedural karena tidak dirapatkan secara terbuka di DPP atau pun dewan pembina.
“Pada prinsipnya, kami kader Golkar yang ada di fraksi partai Golkar yang ada di DPR, tidak setuju dengan kesewenang-wenangan daripada beberapa orang atau kelompok untuk mengadakan penggantian pimpinan DPR, dalam waktu yang singkat,” kata Fadel di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Fadel mengungkapkan, sejumlah petinggi DPP seperti Plt Ketum Idrus Marham dan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie telah melakukan pertemuan yang berujung penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR.
Namun pertemuan itu tidak disosialisasikan kepada anggota dewan pembina maupun pengurus DPP serta fraksi. Akibatnya persetujuan soal pergantian Ketua DPR dinilai sewenang-wenang karena dilakukan secara sepihak.
“Padahal dalam AD/ART itu dan pada waktu pertemuan DPP dengan dewan pembina, Pak Idrus dan Pak Aburizal Bakrie, kami juga ikut hadir, mengatakan, apabila ada pergantian pimpinan, di lembaga tinggi negara, akan dibicarakan kepada anggota. Hal ini sewenang-wenang saja,” ujar Fadel.
Terkait siapa calon Ketua DPR pengganti Setya Novanto, Fadel menjelaskan pihaknya akan membahas setelah munaslub dan memilih Ketua Umum Partai Golkar baru.
“Dua-dua. Jadi kita lebih banyak kepada prosedurnya paling utama. Golkar ini kan partai besar. Kita mau prosesnya diselesaikan dengan baik. Dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel, jangan serta merta seperti ini,” tutur Fadel.
Penulis: Yono D
