Suaranusantara.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025.
Badan ini bertugas mengelola dana investasi negara dalam jumlah besar, termasuk Rp 300 triliun yang berhasil dihemat dari anggaran pemerintah.
Efisiensi anggaran ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025.
Langkah ini diambil untuk mengurangi kebocoran anggaran serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Dalam sambutannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Prabowo mengungkapkan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahannya, lebih dari Rp 300 triliun berhasil diamankan.
Dana tersebut sebelumnya terhambat akibat inefisiensi, korupsi, serta pengeluaran yang kurang tepat sasaran.
“Kini, dana yang telah diselamatkan ini akan dikelola oleh Danantara dan diinvestasikan dalam lebih dari 20 proyek nasional. Ini merupakan langkah penting dalam proses industrialisasi dan hilirisasi di Indonesia,” ujar Prabowo.
Secara keseluruhan, BPI Danantara diperkirakan akan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.679 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.310 per dolar AS.
Dengan jumlah tersebut, Danantara berpotensi menjadi salah satu dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) terbesar di dunia.
Gelombang pertama investasi yang dikelola Danantara akan mencapai US$ 20 miliar dan akan difokuskan pada sektor-sektor strategis.
Beberapa sektor utama yang menjadi prioritas mencakup hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), kilang minyak, pabrik petrokimia, serta pengembangan sektor pangan, akuakultur, dan energi terbarukan.
Prabowo menegaskan bahwa proyek-proyek yang dijalankan pemerintah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian Indonesia.
Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proyek-proyek ini juga akan menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global.
“Kita tidak lagi ingin menjual sumber daya alam dengan harga murah. Kita tidak mau sekadar menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain. Indonesia harus menjadi negara maju!” tegas Prabowo.
Selain itu, Prabowo menekankan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan dukungan koalisi yang solid, ia memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas akan menjadi dasar utama dalam pengelolaan Danantara.
“Saya akan memerangi korupsi dengan segala upaya dan tanpa pandang bulu! Pemerintahan ini bertekad keras untuk menciptakan tata kelola negara yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.***
Discussion about this post