SuaraNusantara.com – Partai NasDem mengangkat kekhawatiran terkait dokumen diduga pakta integritas yang mencuat, menyinggung dukungan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, terhadap kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024. Waketum NasDem, Ahmad Ali, menyoroti potensi eksistensi pakta serupa di berbagai daerah.
“Kita harus cermat. Ini mungkin tidak hanya terjadi di Sorong. Ada kemungkinan di banyak tempat lain. Kita harus menyelidiki semua pejabat daerah karena ini melibatkan politik partai,” ungkap Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis, 16 November 2023.
Ahmad Ali mengingatkan perlunya Presiden Joko Widodo untuk turut terlibat dalam penanganan masalah ini. Menurutnya, isu ini menimbulkan tuduhan bahwa Jokowi memanfaatkan institusi untuk mendukung salah satu paslon Pemilu 2024.
Baca Juga:Menko Polhukam Sebut Hakim MK Anwar Usman Tak Ikut Sengketa Pilpres 2024
“Dalam situasi seperti ini, Presiden juga harus responsif. Harus ada keterlibatan agar tidak hanya dirinya yang diserang. Saat ini, dia dituduh memanipulasi institusi untuk kepentingan salah satu calon,” ujar Ali.
Ali menegaskan bahwa Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus bertindak. Dengan penyebaran dokumen yang diduga sebagai pakta integritas, Ali mengusulkan untuk mengadakan pemilihan ulang bagi Pj Bupati di berbagai daerah.
“Bawaslu harus bertindak sebagai pengawas, tapi ini menyangkut institusi negara. Negara harus berhati-hati setelah kejadian di Sorong. Bila perlu, seluruh Pj Bupati harus diperiksa ulang. Ini bukan praktik yang sehat dalam demokrasi,” tegasnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, dokumen yang diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Benny K Harman.
Benny mengajukan pertanyaan terkait validitas dokumen tersebut dan menyoroti tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen tersebut, menggugah perhatian publik akan transparansi politik dalam negeri.(Alief)
Discussion about this post