Dana Transfer Dipangkas Rp15 Triliun, Ini Langkah Pemprov DKI Menutup Kekurangan Anggaran

Suaranusantara.com – Pemerintah Pusat memangkas dana transfer ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp15 triliun.

Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemprov DKI berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, mengatakan berbagai peluang dapat digarap dari pihak swasta, mulai dari kerja sama program pembangunan hingga penarikan dana kompensasi dari koefisien lantai bangunan (KLB).

“Jakarta ini kan banyak sekali ruang-ruang yang bisa diisi oleh swasta, ya kan? Creative financing. Jadi pendanaan yang kreatif melalui kerja sama, investasi, dan lain-lain,” ucap Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Chico menambahkan, Penjabat Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk meninjau ulang anggaran yang telah disusun untuk tahun depan.

Namun, Pramono menegaskan bahwa pos anggaran yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di tingkat bawah, tidak boleh terganggu.

“Tapi yang pasti diingatkan untuk tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat khususnya di tingkat bawah,” ucapnya.

Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp95,35 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerimaan transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan mencapai Rp26 triliun.

Namun, setelah adanya pemangkasan dana transfer dari Kementerian Keuangan, proyeksi APBD DKI tahun depan harus direvisi menjadi Rp79,06 triliun.