Suaranusantara.com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo mendesak Bank DKI untuk menerapkan prinsip meritokrasi dalam merekrut jajaran direksi.
Hal itu disampaikan Francine dalam merespon pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang meminta agar Bank DKI tidak menerima orang ‘titipan’ lagi untuk menjadi bagian dari jajaran direksinya setelah mengalami berbagai permasalahan pada sistem transaksinya.
“Posisi-posisi penting di BUMD Provinsi DKI Jakarta, termasuk Bank DKI, seharusnya diisi oleh para profesional berorientasi pelayanan publik yang efisien bagi warga Jakarta,” kata Francine dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).
Francine menyayangkan apabila penempatan orang-orang ‘titipan’ berakibat kepada timbulnya permasalahan di Bank DKI yang dapat mengurangi kepercayaan nasabah ke depannya.
“Sangat disayangkan dan disesalkan bila benar bahwa permasalahan yang timbul di Bank DKI diakibatkan oleh orang titipan dan bisa jadi membawa kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi di bidang perbankan yang menyangkut dana masyarakat dan kepercayaan publik,” ucapnya.
Sebab, menurut Francine, kepercayaan para nasabah pada Bank DKI turut ditentukan oleh kompetensi pejabat-pejabat yang dipilih untuk mengelola perusahaan tersebut.
Lebih lanjut, Francine mengatakan adanya nasabah menarik uangnya sebagai akibat dari gangguan yang dialami merupakan tanda bahaya bagi Bank DKI.
“Semakin larutnya masalah di Bank DKI yang layanannya masih belum pulih normal dalam 3 minggu terakhir, sehingga mendorong beberapa nasabah menarik uangnya menjadi tanda bahaya bagi Bank DKI. Artinya, tidak sedikit nasabah yang meragukan atau bahkan kehilangan kepercayaannya terhadap Bank DKI,” tuturnya.
Apabila mengacu kepada jumlah pengguna aplikasi Bank DKI sendiri, data pada tahun 2023 lalu menunjukkan terdapat sebanyak 2,23 juta pengguna JakOne Mobile. Francine mengingatkan bahwa Bank DKI yang membutuhkan nasabah, alih-alih sebaliknya.
Discussion about this post