Suaranusantara.com – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya membangun instrumen investasi nasional yang mampu memperkuat mobilisasi modal dalam negeri sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, semangat gotong royong ekonomi harus diwujudkan melalui instrumen yang kredibel, produktif, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, saat membuka Forum Diskusi Kebangsaan bertajuk “Gotong Royong dan Merah Putih Bond: Penguatan Ekonomi Nasional, Stabilitas Politik, dan Ketahanan Negara”, Rabu (24/6/2026), di Kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta.
Forum tersebut dihadiri akademisi, pakar ekonomi dan keuangan, pelaku industri jasa keuangan, praktisi investasi, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam sambutannya, Ibas mengatakan bahwa kondisi global saat ini menuntut Indonesia untuk semakin adaptif dalam menjaga daya saing investasi. Menurutnya, faktor eksternal seperti konflik geopolitik, kebijakan suku bunga internasional, hingga percepatan transformasi digital dapat memengaruhi pergerakan modal dan arah investasi dunia.
“Geopolitik memengaruhi arus investasi. Suku bunga global juga menentukan masuk atau keluarnya modal. Sementara transformasi digital mengubah struktur industri secara fundamental. Karena itu Indonesia harus terus memperkuat daya saing ekonominya,” ujar Ibas.
Lulusan S2 Nanyang Technological University (NTU) Singapura tersebut menilai Indonesia masih menjadi salah satu destinasi investasi yang menjanjikan di kawasan. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi yang mencari stabilitas dan prospek pertumbuhan jangka panjang.
“Indonesia masih menjadi negara yang sangat menjanjikan bagi investor. Ketika banyak kawasan dunia menghadapi konflik dan ketidakpastian, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi tujuan investasi yang semakin diperhitungkan,” katanya.
Namun demikian, Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN Indonesia itu mengingatkan bahwa peluang tersebut harus diiringi dengan reformasi struktural yang mampu memperkuat iklim usaha nasional. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan moneter sekaligus memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ibas, pembangunan ekonomi Indonesia ke depan harus bertumpu pada investasi yang produktif dan berkualitas. Ia mendorong agar investasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi mampu mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
“Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti manufaktur, energi, dan ekonomi digital. Pertumbuhannya harus merata agar manfaat pembangunan dapat dirasakan di seluruh Indonesia,” tegas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut.
Lebih lanjut, lulusan Program Doktor Manajemen dan Bisnis IPB University itu menegaskan pentingnya membangun arsitektur keuangan nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, kebutuhan pembangunan nasional tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada APBN sehingga diperlukan berbagai instrumen pembiayaan yang mampu memperluas sumber pendanaan pembangunan.
“Kita membutuhkan sistem keuangan yang kuat sebagai penjaga pembangunan. Kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus meningkat sehingga diperlukan sumber pembiayaan yang semakin beragam,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Ibas menilai gagasan Patriot Bond maupun Merah Putih Bond dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat mobilisasi modal domestik.
Menurutnya, instrumen tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk menarik dana kembali ke dalam negeri, tetapi juga untuk mengarahkan modal agar tetap produktif dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
“Yang terpenting adalah bagaimana instrumen ini dapat memperkuat mobilisasi modal dalam negeri, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung perputaran ekonomi yang memberikan manfaat bagi rakyat,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa berbagai gagasan baru selalu memunculkan perdebatan dan diskusi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, aspek legalitas, transparansi, tata kelola, serta perlindungan investor harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan.
Dalam kesempatan tersebut, Ibas menjelaskan bahwa Merah Putih Bond maupun Patriot Bond pada prinsipnya merupakan instrumen pembiayaan yang dirancang untuk memperkuat sumber pendanaan pembangunan nasional.
Gagasan tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi investasi domestik, memperluas alternatif pembiayaan pembangunan, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa implementasinya harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan tata kelola yang baik agar mampu memperoleh kepercayaan publik serta investor.
Dalam sesi diskusi, Guru Besar FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag, menyampaikan bahwa Merah Putih Bond berpotensi menjadi instrumen penting untuk memobilisasi dana domestik guna mendukung agenda Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar memerlukan sumber pendanaan yang lebih beragam di luar APBN.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola, audit independen, transparansi, penerapan prinsip anti pencucian uang, serta perluasan manfaat instrumen tersebut bagi sektor riil, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Ia juga mendorong peningkatan literasi publik dan penerapan proyek percontohan sebagai langkah awal membangun kepercayaan investor.
Pandangan senada disampaikan David Noah, Founder Fortis Capital dan Financial Educator. Ia menilai instrumen Merah Putih Bond memiliki potensi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan apabila didukung oleh mandat investasi yang jelas, tata kelola yang baik, serta transparansi yang kuat.
David juga mengingatkan pentingnya penyusunan peta jalan yang komprehensif, kepastian mengenai manfaat yang ditawarkan kepada investor, serta penguatan prinsip good governance agar instrumen tersebut mampu bersaing dan memperoleh kepercayaan pasar sebagaimana praktik yang diterapkan di berbagai negara.
Pandangan serupa juga disampaikan Dr. Andrew Betlehn, yang menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.
Sementara Tommy Hendharto Oetomo dari P3KPI mengingatkan perlunya kejelasan mekanisme pelaporan aset, sumber dana, serta kepastian regulasi agar instrumen tersebut mampu memberikan rasa aman bagi investor sekaligus mendukung tujuan pembangunan nasional.
Forum tersebut turut dihadiri sejumlah Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, yakni Marwan Cik Asan selaku Kapoksi Komisi XI DPR RI, Hillary Brigitta Lasut dan Wahyu Sanjaya dari Komisi XI DPR RI, Nurwayah dari Komisi VI DPR RI, Rinto Subekti dari BAKN DPR RI, serta Andi Muzakir dari Komisi XII DPR RI.
Menanggapi berbagai masukan yang berkembang, Marwan Cik Asan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi tersebut. Ia menjelaskan bahwa berbagai isu yang muncul, termasuk terkait Merah Putih Bond dan Patriot Bond, merupakan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.
Menurutnya, berbagai pandangan dari akademisi dan praktisi sangat penting sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mampu memperkuat efektivitas instrumen tersebut sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Sementara itu, Hillary Brigitta Lasut menekankan pentingnya kejelasan batasan kewenangan, tata kelola, serta kepastian hukum dalam implementasi instrumen investasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan penting bagi DPR RI untuk terus mengawal penyusunan aturan turunan agar sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.
Senada dengan itu, Wahyu Sanjaya menilai keberhasilan Merah Putih Bond sangat bergantung pada komunikasi publik yang baik, arah industrialisasi nasional yang jelas, peningkatan transparansi Danantara, serta terbangunnya kepercayaan masyarakat sebagai modal utama keberhasilan instrumen investasi tersebut.
Menutup forum, Ibas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus membangun optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju apabila mampu memperkuat kolaborasi, menjaga stabilitas, serta menghadirkan kebijakan yang kredibel dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Mari kita sama-sama optimis sekaligus kritis. Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan menjadi negara maju. Yang diperlukan adalah kepercayaan, kolaborasi, dan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” pungkas Ibas.
Discussion about this post