Jakarta – SuaraNusantara
Mata Abdul Hakim terbelalak. Warga Kramat Jati, Jakarta Timur itu, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat hendak membayar tagihan listrik bulan April 2017. Angka nominal tagihan listrik bulanan yang biasanya Rp. 150 ribu – Rp. 170 ribu, tiba-tiba melonjak menjadi Rp. 500 ribu.
Merasa penggunaan listrik sehari-harinya tidak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, pria 35 tahun itu langsung menghubungi contact center PLN untuk meminta penjelasan. “PLN pasti salah hitung nih,” pikirnya.
Alih-alih menerima jawaban memang ada kesalahan hitung, keterangan yang dia terima justru semakin membuatnya terperanjat. Angka Rp. 500 ribu tersebut didapat dari biaya tagihan listrik bulan April ditambah akumulasi perhitungan dari selisih tagihan bulan Februari dan Maret yang tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.
“Bulan Februari dan Maret kemarin, tagihan listrik saya masih 150 ribuan. Padahal untuk daya listrik 900 watt kan udah nggak disubsidi lagi oleh pemerintah sejak bulan Januari tahun ini. Jadi harusnya memang di atas Rp. 200 ribuan. Nah, PLN rupanya menghitung kekurangan biaya yang harusnya saya bayar di bulan Februari dan Maret itu,” tutur Abdul.
Meski terasa menambah beban pengeluaran tiap bulan, namun Abdul mengaku menerima kebijakan pemerintah menghapus subsidi listrik untuk daya 900 volt-ampere (VA). Yang dia tidak terima adalah cara PLN yang semena-mena memasukkan selisih tagihan non subsidi pada bulan Februari dan Maret ke dalam tagihan bulan April.
Keputusan pemerintah mencabut subsidi listrik bagi pelanggan 900 volt-ampere (VA) memang menimbulkan keresahan, bahkan kepanikan, di kalangan warga kelas menengah ke bawah di tengah perekonomian yang sedang lesu.
“Jelas ini memberatkan warga. Kenapa dicabut,” ujar Leni (41), warga Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Janda tiga anak ini merupakan pelanggan listrik 900 VA. Sejak lama, ia selalu berusaha menghemat pemakaian listrik guna meringankan beban tagihan. Sehari-hari, pasokan listrik di rumahnya hanya digunakan untuk menyalakan televisi, kipas angin dan lampu.
Bekerja serabutan sebagai pembantu setelah suaminya tewas dalam kecelakaan motor, menjadikan Leni tidak punya penghasilan besar. Meski anak pertamanya sudah bekerja di tempat pencucian motor, tetap saja kenaikan tarif listrik terasa berat bagi keluarganya.
Keputusan pemerintah mencabut subsidi listrik bagi 23 juta pelanggan listrik 900 VA didasarkan pada hasil verifikasi, dimana hanya 4,1 juta pelangggan yang masuk kategori kurang mampu. Sisa 18,9 juta pelanggan dianggap mampu sehingga subsidi akan dicabut secara bertahap selama tahun 2017.
“Pemerintah tidak akan sekaligus mencabut subsidi tersebut. Namun, subsidi akan dicabut dalam tiga tahap, di mana tarif listrik per kilowatt-hour (KWh) setiap periodenya akan naik 32 persen.
Warga yang terkena pencabutan subsidi diperkirakan membayar biaya tambahan Rp 80.000 hingga Rp 150.000, atau mungkin lebih, setiap bulannya. Teknis perhitungannya, Rp1.023 per KWh pada Maret 2017 dan menjadi Rp1.352 per KWh pada Mei 2017.
Apabila dikalkulasi, maka tagihan rekening listrik pelanggan 900 VA non-subsidi akan membengkak mulai Mei 2017 atau ketika subsidi sepenuhnya dicabut. Dengan kata lain, anggaran masyarakat untuk membayar tagihan listrik 900 VA akan melonjak 143 persen sejak bulan Mei tersebut.
Kenaikan itu mungkin tidak terlalu terasa bagi masyarakat kelas menengah, namun persoalannya banyak warga yang dikategorikan sebagai kelas menengah, tetapi sebenarnya masih terpuruk di golongan menengah ke bawah. Mereka inilah yang akan menjadi korban kebijakan pencabutan subsidi listrik.
Mahmud (57), seorang pelanggan listrik daya 900 VA mengaku ikut terkena imbas pencabutan subsidi listrik. Biaya listrik bulanannya melonjak dari sebelumnya Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu, sejak kenaikan tarif listrik 900 VA Januari lalu.
“Saya pakai token listrik biasanya 50 ribu untuk seminggu, tapi sekarang pakai lima hari sudah habis. Dulu biaya listrik Rp 200 ribu sebulan sekarang bisa Rp 250 ribu sebulan,” ujarnya.
Pengemudi ojek online itu mengatakan kenaikan listrik tersebut sangat membebani keuangan keluarganya. Apalagi kenaikan tarif listrik terjadi bersamaan dengan kenaikan harga pangan jelang bulan Ramadhan, biaya perpanjangan surat kendaraan bermotor, dan kelangkaan gas 3 kg. Bisa dipastikan dalam beberapa bulan ke depan Mahmud bakal lebih menjerit, mengingat kenaikan tarif listrik pasti akan terjadi lagi secara bertahap.
“Orang-orang di pemerintahan kayaknya tiap hari cuma sibuk mikirin bidang apa aja yang bisa dicabutin subsidinya. Intinya mah, mereka cuma mikirin keuntungan negara aja. Rakyat kecil makin susah nggak dipikirin. Padahal kalo negara udah untung, keuntungannya lari ke mana juga rakyat gak pernah tau. Yang rakyat tau tiap hari ada aja pejabat kena kasus korupsi,” gerutu Mahmud.
Pengamat Ekonomi Faisal Basri pernah menyebut dampak dari dicabutnya subsidi listrik 900 VA, salah satunya adalah inflasi. “Yang 900 VA ini kan sudah tidak miskin, tapi cukup banyak yang ada sedikit saja di atas garis kemiskinan, ini kenaikannya bertahap tapi signifikan cukup, jadi efeknya ke inflasi,” kata Faisal, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2016) silam.
Ia mengatakan, masyarakat yang merupakan pelanggan listrik 900 VA bukan lah orang miskin tetapi berada di garis rentan kemiskinan. Dengan demikian, jika subsidi tersebut dicabut, akan ada penambahan masyarakat yang masuk dalam golongan miskin.
“Saya takutnya tuh yang tidak miskin atau nyaris miskin jadi miskin, kemungkinan indikator kemiskinan, kalau memburuk walau ya cukup besar saya rasa,” imbuh Faisal.
Dengan dicabutnya subsidi listrik itu, masyarakat pelanggan 900 VA harus membayar lebih tinggi daripada biasanya. Padahal pada saat bersamaan, penghasilan masyarakat golongan tersebut justru mengalami penurunan karena besarnya beban yang harus dibayar untuk konsumsi listrik rumah tangga.
Kekhawatiran Faisal Basri bukan tanpa dasar. Badan Pusat Statistik melaporkan kenaikan harga bahan bakar minyak, dan tarif listrik 900 VA berkontribusi pada lonjakan inflasi nasional sebesar 0,97 persen, pada Januari 2017. Akibatnya tidak ada satu pun kota dari 82 kota indeks harga konsumen, yang disurvei BPS, mengalami deflasi.
Plus Minus PLN
Pelayanan PLN di satu sisi semakin membaik, misalnya untuk masalah pengaduan, pelanggan tidak perlu repot-repot lagi menuju kantor PLN. Cukup melalui website resmi PLN atau ke contack center 123. PLN juga membuka akses lewat media sosial seperti Facebook dengan nama PLN 123, Twitter di @pln_123, serta email ke alamat pln123@pln.co.id.
Namun di sisi lain, wajah PLN tetap saja buruk dan terkadang terkesan arogan, khususnya saat menyangkut soal tagihan yang harus dibayar pelanggan. PLN sepertinya lupa bila pasokan listrik yang disalurkan ke rumah-rumah warga masih sering ‘byar pet’. Selain merugikan aktifitas keseharian masyarakat, hal itu juga membuat peralatan elektronik warga mengalami kerusakan.
“Hardis komputer saya 2 kali rusak gara-gara listrik sering mati,” ujar Hamidah (31), warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. “Giliran saya terlambat bayar, petugasnya datang kasih tahu saya harus segera melunasi tunggakan. Dia ngomongnya keras-keras, sepertinya sengaja supaya saya malu sama tetangga,” keluhnya.
PLN tidak pernah sudi mengganti kerusakan peralatan listrik warga seperti komputer atau pendingin ruangan (AC) yang rentan mengalami kerusakan bila listrik padam mendadak. Namun bila warga terlambat membayar tagihan, PLN merasa berhak untuk memutus pasokan listriknya. PLN selalu meminta masyarakat bersabar ketika mengeluhkan pasokan listrik yang kerap terputus, namun PLN tidak pernah bersabar ketika pelanggan tak kunjung membayar tagihan listriknya.
Detik.com pada Kamis 26 Februari 2015 silam pernah memuat kisah miris pelanggan lainnya. Emi Amsar (40) warga Pekanbaru mengeluhkan tagihan listriknya membengkak secara tak wajar. Dengan daya 1300 VA, dalam hitungan 1,6 tahun tagihannya tembus Rp 48 juta.
Kisah bengkaknya tagihan PLN ini berawal pada April 2013 silam. Selama ini Emi menggunakan sistem meteran yang dibayar setiap bulannya. Di bulan April, Emi dikejutkan tagihan listriknya Rp 6 juta. Padahal selama ini tagihan normalnya antara Rp 450 ribu maksimal Rp 570 ribu.
“Saya protes ke PLN, tapi tetap saja dianggap penggunaan sebesar itu. Saya minta keringanan, akhirnya tagihan itu disuruh cicil selama 3 bulan dan akhirnya lunas,” kata Emi.
Selama proses cicilan itu, lanjut Emi, tagihan listriknya kembali normal diangka Rp 500 ribuan. Setelah lunas, ketika tagihan pada Juli 2013, tagihan tiba-tiba kembali bengkak menjadi Rp12 juta.
Setelah diklarifikasi, PLN berjanji akan menyelesaikan kesalahan tersebut. Namun bulan demi bulan PLN tidak juga menuntaskan persoalan itu. Bulan berikutnya, tagihan listrik kembali bengkak secara tak wajar.
“Saya datangi lagi PLN, kenapa bulan berikutnya tagihan saya tetap di atas Rp 6 jutaan. Itu artinya hutang saya dari Rp 12 juta ditambah lagi Rp 6 juta total jadi Rp 18 juta,” kata Emi.
Melihat tagihan listrik yang tidak masuk akal, lagi-lagi Emi mendatangani pihak PLN Rayon Panam. Di sana terjadi perdebatan sengit. Pelanggan ini tetap dituding PLN memang memakai daya sebanyak itu.
“Tak lama petugas PLN datang ke rumah untuk cek meteran. Kata mereka meteran listriknya ada yang rusak,” kata Emi.
Walau PLN menyebut ada kerusakan meteran, namun juga tidak ada tindakan untuk menghempang lajunya biaya pemakaian itu. Bulan berikutnya, tagihan tetap terus membengkak.
Terhitung sejak Juli 2013 hingga Juli 2014, lanjut Emi, PLN bolak balik menagih tunggakan sebesar Rp 39 juta. Ini belum dihitung lagi sejak Agustus hingga Desember 2014 dengan total tagihan Rp 48 juta.
“Jumlah tagihan tidak masuk akal. Saya bukan tidak mau bayar, tapi tetentunya yang kita bayar itu yang masuk akal saja. Tidak mungkin hitungan daya 1300 ampere, sebulan bayarannya sampai belasan juta,” kata Emi.
Atas tagihan tersebut, Emi bolak balik meminta penjelasan yang pasti di PLN. Namun upayanya selalu gagal, karena PLN tetap ngotot angka Rp 48 juta selama 1,5 tahun sudah sesuai penghitungan.
“Pernah saya protes, kata bagian administrasinya, utang saya cuma Rp 40 juta. Padahal di tagihan Rp 48 juta. Tidak jelas mana yang benar,” kata Emi.
Kiranya pemerintah perlu membuka mata hati meninjau kembali kebijakan yang membuat sengsara masyarakat, seperti pencabutan subsidi listrik dan gas. Khususnya PLN jangan melulu memikirkan untung rugi. PLN bukan perusahaan swasta yang wajib meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi bila PLN ternyata memang diwajibkan mendapatkan laba besar, pastinya ada yang salah dalam pola pikir pejabat kita.
Subsidi kepada masyarakat harusnya dianggap sebagai sebuah kewajaran, meski resikonya membebani anggaran negara. Toh, selama ini masyarakat juga sudah mensubsidi pemerintah melalui pajak PPH, PPN, BBN, STNK dan sebagainya.
Penulis: Yono
