Suaranusantara.com- Dalam kunjungan kerja reses ke Samarinda, Kalimantan Timur, Komisi VI DPR RI menyoroti dua masalah besar yang menghambat pertumbuhan industri pupuk nasional: pasokan gas dan ketergantungan terhadap impor bahan baku.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah BUMN strategis pada Rabu (18/6/2025), perhatian tertuju pada dominannya dua faktor ini terhadap ongkos produksi pupuk.
Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa sekitar 70 persen biaya produksi pupuk ditentukan oleh ketersediaan dan harga gas. Ia menjelaskan bahwa lokasi pendirian pabrik pupuk sangat bergantung pada pasokan gas.
Baca Juga: HP Basah Karena Hujan? Begini Cara Aman Mengatasinya Tanpa Panik
Pemilihan wilayah seperti Kalimantan atau Aceh untuk pembangunan pabrik pun diputuskan berdasarkan aspek tersebut.
Meski demikian, Andre optimistis dengan kondisi cadangan gas nasional yang masih mencukupi dan adanya temuan sumber-sumber baru. Ia menekankan perlunya kerja sama antar-komisi di DPR agar penguatan terhadap peran BUMN bisa lebih optimal, khususnya dalam sektor strategis seperti pupuk.
“Kami di Komisi VI akan berkomunikasi dengan Komisi terkait, yakni Komisi XII, untuk mendorong BUMN mendapatkan jaminan pasokan dan harga gas yang wajar,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Selain isu gas, Andre juga menyoroti ketergantungan Pupuk Indonesia terhadap bahan baku impor, seperti fosfor.
“Bahan baku pupuk seperti fosfor dan lain-lain memang sebagian besar masih diimpor, misalnya dari Yordania. Tapi insya Allah, bahan-bahan seperti itu masih bisa kita dapatkan karena sudah ada kerja sama puluhan tahun,” katanya.
Dengan dua tantangan utama tersebut, Andre menegaskan pentingnya dukungan konkret kepada Pupuk Indonesia agar dapat menjalankan program dengan baik, efisien, dan tepat sasaran.
Discussion about this post