Suaranusantara.com- Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto diketahui tengah menjalani masa penahanan selama dua puluh hari pertama sejak ditahan oleh KPK pada Kamis 20 Februari 2025 lalu.
Adapun Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK atas kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Hasti Kristiyanto diduga menyuap mantan Komisioner KPK Wahyu Setiawan sebesar Rp.400 juta dalam pergantian antarwaktu (PAW) periode 2019-2024 guna meloloskan Harun Masiku.
Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Johanis Tobing menilai kasus suap yang menyeret Hasto Kristiyanto bukan murni perkara hukum melainkan kental unsur politik.
Hal ini dikarenakan Hasto bukan pejabat negara dan tidak ada sepeserpun kerugian uang negara dalam kasus dugaan suap itu.
Menurutnya, jika memang harus ditangani, kasus dugaan suap itu seharusnya ditangani Polsek, bukan KPK.
“Kalaupun ini perkara suap, yang sebagaimana pengadilan, ini kan sudah inkrah, perkara ini pun memang harus dikerjakan, dilaksanakan terlalu besar lembaga KPK untuk menyelesaikan ini, ya saya kira cukup Polsek menangani cuma Rp400 juta kok, kenapa harus KPK?” kata Johanes pada Senin malam 24 Februari 2025.
Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mensyaratkan dan membatasi kasus korupsi yang bisa diambil KPK, yaitu hanya untuk kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.
Kemudian kasus yang bisa diungkap KPK haruslah menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.
“Jadi ini rangkaian yang kita rasakan, maka kami yakini betul ini murni perkara politik bukan perkara hukum,” imbuh dia.
Johanes pun menduga ada intervensi dari pihak tertentu dibalik penahanan Hasto.
Intervensi itu terjadi salah satunya melalui upaya memenangkan kubu KPK dalam proses praperadilan pengujian sah atau tidaknya Hasto sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Ini dugaan kami berarti ada campur tangan seseorang untuk merubah keputusan itu,” kata Johannes.
Kendati demikian, Johannes enggan menyebut siapa pihak atau perseorangan yang diduga melakukan intervensi tersebut.
Di sisi lain, Johanes menilai putusan praperadilan Hasto di PN Jaksel bersifat rancu. Sebab, kata dia, hakim tunggal tak mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan ahli dalam mengambil putusan.
Tak hanya itu, Johanes menilai putusan PN Jaksel tidak sesuai dengan kasus hukum yang sedang menyeret Hasto yang diklasifikasikan sebagai perkara pidana.
“Yang namanya praperadilan itu tidak ada putusan yang namanya NO (Niet Ontvankelijke), ini putusan abu-abu. Harus jelas dong diterima atau ditolak. Kalau itu NO ini kan hukum acara pidana yang kita pergunakan untuk menguji sah atau tidak. Keputusannya hukum acara perdata, NO kalau hukum acara perdata yang dipakai aku boleh kasasi dong,” tutur dia.
Maka dari itu, dia menilai kasus yang menyeret Hasto bukan murni hukum melainkan sarat politis.
“Jadi kalau sikapnya seperti itu ini murni enggak ada perkara, bukan perkara hukum,” sambungnya.
Adapun Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.
Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).
Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.
Selain suap, Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan. Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Namun, PN Jakarta Selatan menyatakan tidak menerima permohonan itu.
Discussion about this post